4 Februari 2009, Depkominfo akhirnya mengesahkan peraturan mengenai Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi. Peraturan ini lebih dikenal masyarakat umum dengan sms pemilu, suatu peraturan yang mengatur tata tertib pengiriman sms yang berisi kampanye suatu partai politik. Dengan adanya peraturan ini diharapkan partai poliitik ataupun penyelenggara telekomunikasi atau content provider dapat menghormati privasi pelanggan telekomunikasi. Hal ini ditunjukkan dalam pasal 9 yang berbunyi:

“Pelaksana Kampanye Pemilu, Tim Kampanye Pemilu, penyelenggara jasa telekomunikasi dan atau penyelenggara konten (content provider) wajib menyediakan fasilitas kepada pelanggan untuk menolak penerimaan pesan kampanye Pemilu.”

Terlihat jelas bahwasanya pelanggan telekomunikasi sebelum menerima sms kampanye akan diberikan notifikasi sehingga pelanggan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak dikirimkan sms kampanye tersebut. Nah yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut. Karena bukan tidak mungkin dari (misalkan) 1 juta nomor yang di-broadcast terdapat miss pengiriman notifikasi sehingga pelanggan langsung dikirimkan sms kampanye tanpa ada persetujuan dari pelanggan tersebut. Jika hal ini menimpa pelanggan, tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pelanggan yang bersangkutan. Apakah harus mengirimkan ke suarapembaca detik atau harus melapor ke Badan Pengawas Pemilu.

Perkiraan saya kemungkinan besar pelanggan akan komplain ke penyelenggara jasa telekomunikasi ke Call Center sehingga akan membuat load komplain ke Call Center meningkat dan ujung-ujungnya bisa membuat load jaringan meluap dan membuat kenyamanan pelanggan lain terganggu. Jika hal ini terjadi, bukan hanya satu dua pelanggan yang dirugikan namun bisa merembet ke banyak pelanggan. Jika sudah seperti ini kemungkinan tingkat churn pelanggan akan meningkat. Hal inilah yang patut diberi lampu kuning, di satu sisi mungkin sangat menguntungkan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi namun jika penyelenggaraan sms kampanye ini kurang optimal maka akan menjadi bumerang.

Pelanggan yang hi-tech mungkin dapat mencari aplikasi yang mampu mendeteksi sms yang masuk sehingga langsung dimasukkan ke trash bin tanpa harus masuk di inbox handset pelanggan. Namun jika penyelenggara jasa telekomunikasi meng-aliaskan sender sms kampanye tersebut dengan suatu nama, misalnya nama partai politik maka akan sulit atau malahan tidak mungkin untuk mengoptimalkan aplikasi mobile tersebut.

Pemilu 9 April 2009 tinggal menghitung hari, lebih-lebih masa kampanye yang akan berlangsung. Jangan sampai kenyamanan rakyat pengguna jasa telekomunikasi terganggu karena keinginan kelompok tertentu untuk mendapatkan kursi di legislatif.